DELFMRADIO.co.id – Daya listrik terendah masyarakat yaitu 450 volt ampere (VA) dicanangkan naik menjadi 900 VA dan 900 VA dinaikkan menjadi 1.200 VA.

Rencana tersebut disampaikan oleh  Ketua Badan Anggaran (Banggar DPR) RI Said Abdullah dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 bersama pemerintah, di Gedung DPR RI, Senin (12/9/2022).

“Salah satu kebijakan yang kita ambil adalah menaikkan 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1.200 VA,” kata Said dikutip dari kanal YouTube Banggar DPR RI, Selasa  (13/9).

Said mengatakan, keputusan itu diambil mengingat PLN saat ini mengalami kelebihan pasokan atau oversupply listrik.

BACA JUGA

Deretan Event Seru di Danau Toba September 2022, Salah Satunya Kejuaraan Asia Pasifik Reli!

Pada tahun 2022 saja kondisi surplus listrik PLN mencapai  mencapai 6 gigawatt (GW) dan akan bertambah menjadi 7,4 GW di 2023, bahkan diperkirakan mencapai 41 GW di 2030.

“Kalau nanti EBT (energi baru terbarukan) masuk maka tahun 2030 PLN itu ada 41 giga oversupply. Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena kontrak take or pay maka harus bayar Rp3 triliun, sebab per 1 giga itu (bebannya) Rp3 triliun,” terang Said.

Sebagai informasi, dalam sebuah kontrak jual beli antara pihak PLN dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP), ada sebuah skema bernama take or pay yang artinya dipakai atau tidak dipakau listrik yang diproduksi IPP, maka harus tetap dibayar PLN sesuai kontrak.

Skema ini membuat oversupply justru menjadi beban PLN.

BACA JUGA

Gencar Lakukan Ekspansi, IT DEL Kini Jalin Kerja Sama dengan Sejumlah Perusahaan Ternama

Sehingga Banggar DPR menyarankan pemerintah untuk menaikkan daya listrik penerima subsidi agar menyerap listrik PLN yang saat ini mengalami oversupply.

“Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya naik, oversupply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA,” ujarnya.

Meski demikian, masyarakat tidak perlu risau, rencana kenaikan masih akan berlangsung tahun. Begitu pula dengan teknis pembiayaan masih terus dipersiapkan. (RMN)