DELFMRADIO.co.id – Wow, ada yang baru tau nggak nih kalau Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masuk dalam sepuluh besar provinsi terbaik se-Indonesia kategori pengendalian inflasi. Menurut Gubsu Edy Rahmayadi, Kemenkeu RI bahkan memberikan apresiasi bonus sebesar Rp10,3 miliar atas capain itu.

“Kita mendapat bonus dari Menteri Keuangan Rp10,3 miliar. Negara memberikan bonus dan apresiasi kepada kita karena apa yang kita lakukan menanggulangi ini di masa-masa yang sulit,” kata Edy Rahmayadi, Rabu (2/11), pada acara yang dihadiri Forkopimda, bupati/walikota dan pimpinan DPRD se-Sumut.

BACA JUGA

Potret Kegilaan Toba Harmoni 2022, Mulai dari Viky Sianipar Hingga Lyodra Ikut Tampil

Biar Teman Del tahu, tingkat inflasi Sumut per bulan Oktober 2022 ini, kata Edy, masih terjaga di angka 5,66% (yoy). Dimana pertumbuhan ekonominya mencapai angka 4,70% di triwulan II 2022 atau lebih rendah 0,04 poin dari inflasi nasional.

Catatan hasil itulah yang membawa Sumut dinilai berprestasi di tengah kondisi perekonomian dunia yang belum stabil. Belum lagi adanya situasi kenaikan harga BBM skala nasional.

“Situasinya sekarang sedang sulit, dan kita dihadapkan dengan kemungkinan krisis, jadi harus bekerja sama agar rakyat kita tidak semakin kesulitan,” kata Edy Rahmayadi, pada acara yang dihadiri seluruh Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Kepala Polres se-Sumut.

Tapi ternyata bukan hanya Sumut, beberapa provinsi lain juga meraih penghargaan sama. Diantaranya, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Kalimantan Timur, Banten, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Meski begitu, Sumut juga punya catatan pekerjaan rumah dalam waktu dekat ini yaitu penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data, diketahui ada lima Pemerintah Kabupaten/Kota Sumut yang realisasi APBD-nya masih di bawah 50%, bahkan salah satunya masih di angka 39,80% sampai 31 Oktober 2022.

BACA JUGA

Kampung Warna Warni Tigarihit Parapat Juara Harapan 2 kategori CHSE ADWI 2022, Mantap!

Kapolda Sumut Irjan Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan masalah yang dihadapi daerah tersebut antara lain terlambatnya pengesahan P-APBD. Dia meminta kepada seluruh Kapolres untuk membantu penyelesaian pemerintah kabupaten/kota yang kesulitan memacu serapan anggarannya.

“Ya pak Kapolres, tolong dibantu atau bapak/ibu sekalian bisa langsung menghubungi saya, beri tahu kami apa masalahnya agar serapan anggaran ini cepat dan akan membantu kita mengendalikan inflasi,” kata Panca Putra Simanjuntak.

Turut hadir Kepala Daerah se-Sumut termasuk pimpinan DPRD dan juga Kapolres, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin dan Direktur Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Hadir juga Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Tiarta Sebayang dan Kepala BPKP Sumut Kwinhatmaka. (RMN)