Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) beserta kementerian di bawah koordinasinya tengah berupaya memulihkan sektor pariwisata yang terpukul akibat pandemi. Salah satu upaya yang ditempuh adalah membuka akses bantuan permodalan bagi UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf).

Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves, Suparman mengatakan, ada sejumlah akses permodalan yang dapat dijangkau UMKM sektor Parekraf. Dua di antaranya yakni dana Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dana Program Kemitraan Pertamina.

Asdep Suparman menjelaskan, dana BIP merupakan program bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk penambahan modal kerja atau investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan produksi pelaku usaha ekonomi kreatif dan pariwisata.

Program BIP dimulai sejak tahun 2017 diberikan kepada 34 penerima, 19 di antaranya berasal dari sektor kuliner dan 15 sektor aplikasi digital. Penerima BIP tahun 2018 meningkat, yaitu diberikan kepada 52 sektor penerima yang terdiri dari 14 sektor kuliner dan 12 sektor aplikasi digital dan pengembangan game (AGD), 13 sektor fesyen, 13 sektor kriya. Sementara di tahun 2019 diberikan kepada 62 penerima sektor kuliner, AGD, fesyen, kriya, dan film.

“Di tahun 2020 pemerintah akan menyalurkan Rp 24 miliyar untuk 6 sub-sektor ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Peserta yang bisa mengikuti proses seleksi BIP tahun 2020 diharuskan memilih salah satu dari  dua kategori berdasarkan kondisi persyaratan dan kriteria usaha yaitu reguler dan afirmatif. Kriteria reguler akan mendapatkan bantuan maksimal Rp 200 juta. Sementara yang afirmatif maksimal Rp 100 juta. Peserta dibatasi pada enam subsektor ekonomi kreatif yakni, aplikasi game developer, kriya, fesyen, kuliner, film, serta sektor pariwisata (seperti homestay dan usaha pariwisata khusus di lokasi desa wisata),” kata Asdep Suparman, Jumat (19-06-2020).

Lebih lanjut terkait Program Kemitraan Pertamina, Asdep Suparman menjelaskan program ini sudah berjalan sejak tahun 1993 dengan jumlah pelaku yang terlibat sebanyak 62.000 UMKM dan dana yang tersalurkan sebesar Rp 3,5 triliun.

Dana program kemitraan ini merupakan pinjaman dana bergulir dengan nilai maksimal Rp200 juta. Untuk pinjaman ini hanya mengenakan jasa administrasi 3%/tahun dengan saldo menurun setiap tahun dan tenor pinjaman selama 3 tahun.

Tak hanya memberikan pinjaman modal usaha, Pertamina juga akan melakukan bimbingan lanjut terhadap UMKM tersebut agar bisa meningkatkan usahanya, serta pada akhirnya mampu mengembalikan dana program kemitraan tepat waktu. Jasa administrasi yang dikenakan pada pinjaman tersebut, salah satunya digunakan untuk biaya bimbingan ini.

“Untuk kedua jenis bantuan tersebut, Pertamina dan BIP sangat memerlukan keseriusan pemohon untuk melengkapi persayaratan dan fasilitasi, serta bantuan atau pendampingan oleh Pemda setempat,” kata Asdep Suparman.

Target Tingkatkan Penerimaan Negara Dari Wisatawan Domestik 70%

Dalam rapat koordinasi secara virtual terkait akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada Jumat (12-06-2020), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan jajarannya dan seluruh stakeholder yang hadir terkait target pemerintah meningkatkan porsi penerimaan negara dari wisatawan domestik yang semula 55% menjadi 70% serta mendorong kedatangan wisatawan asing kelas A dan B.

Untuk mencapai target itu, pemerintah meluncurkan empat program untuk wisatawan domestik, yaitu Activation, Staycation, Roadtrip, dan Epic Sale.

“Pemerintah juga melakukan percepatan pengembangan Desa Wisata berdasarkan One Village One Product (OVOP) menampilkan produk-produk kreatif buatan masyarakat desa, meluncurkan program Pra-Kerja dan pelatihan gratis, serta menyediakan akses bantuan melalui dana CSR perusahaan, terutama BUMN, salah satunya Program Kemitraan Pertamina,” tutur Asdep Suparman.

Tak hanya membahas target meningkatkan kunjungan wisatawan domestik, Asdep Suparman mengatakan rakor juga membahas upaya pemerintah meningkatkan akses permodalan melalui peningkatan potensi kuantitas penjualan UMKM di DPSP Danau Toba serta tindak lanjut transformasi pemasaran UMKM dari offline menjadi online melalui platform e-commerce swasta dan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.

Dipimpin Menko Luhut, Rakor tersebut diikuti oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo R.M. Manuhutu, dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Sugeng Santoso, Deputi bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Fadjar Hutomo, serta VP CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita.