Sistem Kelas BPJS Kesehatan Ganti Jadi  KRIS, Ini Bedanya!

DELFMRADIO.CO.ID

Pemerintah akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berubah menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Selambat-lambatnya 30 Juni 2025, setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memberlakukan sistem KRIS.

Perubahan ini berdasarkan pada undang-undang terkait jaminan kesehatan nasional yang bertujuan untuk memberikan perawatan yang lebih baik bagi masyarakat. Itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang terbit pada 8 Mei 2024.

Baca juga | Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Tumbuh Hingga 5,11 Persen

Apa itu Kelas KRIS?

Kelas KRIS merupakan sistem baru yang memungkinkan semua golongan masyarakat mendapat perlakuan sama dari RS, pelayanan medis maupun non-medis. Tujuannya, tercipta kesetaraan dan keadilan dalam akses layanan kesehatan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.

Adanya penerapan KRIS, harap semua pihak, akan juga memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas layanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan. Perbaikan kualitas ini akan terjadi karena pemerintah menetapkan 12 standar yang harus dipenuhi oleh ruang rawat inap untuk peserta.

Berikut rinciannya:

  1. Komponen bangunan harus memiliki tingkat porositas yang rendah untuk memastikan kebersihan dan keamanan lingkungan.
  2. Ventilasi udara harus memenuhi persyaratan minimal 6 kali pergantian udara per jam pada ruang perawatan.
  3. Pencahayaan ruangan harus memenuhi standar dengan tingkat penerangan buatan sebesar 250 lux dan penerangan tidur sebesar 50 lux.
  4. Setiap tempat tidur harus memiliki fasilitas2 kotak kontak dan nurse call untuk memudahkan komunikasi antara pasien dan tenaga medis.
  5. Setiap tempat tidur harus memiliki tenaga kesehatan yang siap memberikan perawatan.
  6. Suhu ruangan harus konsisten berada antara 20 hingga 26 Celcius agar memberikan kenyamanan kepada pasien.
  7. Ruangan rawat inap harus terbagi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit untuk memastikan privasi dan keamanan pasien.
  8. Kepadatan ruangan rawat inap terbatas maksimal berjumlah 4 tempat tidur berjarak minimal 1,5 meter antara tepi tempat tidur.
  9. Ruangan harus memiliki tirai atau partisi yang terpasang pada plafon atau menggantung demi memberikan privasi kepada pasien.
  10. Setiap ruang rawat inap harus tersedia dengan kamar mandi yang memadai.
  11. Kamar mandi harus memenuhi standar aksesibilitas agar pasien bisa mengaksesnya dengan mudah.
  12. Setiap ruang rawat inap harus memiliki outlet oksigen untuk mendukung perawatan medis yang membutuhkan pasokan oksigen.

Seluruh peserta akan mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga akses terhadap perawatan yang berkualitas dapat dijamin. Hal ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Indonesia dalam mencapai kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik.

Iuran BPJS Kesehatan

Terkait kebijakan lain mengenai iuran, pihak BPJS Kesehatan mengatakan Presiden telah menegaskan bahwa tahun 2024, iuran BPJS Kesehatan tidak naik. Besaran iuran masih tetap mengikuti aturan sebelumnya.

“Jika ke depannya ada penyesuaian iuran, tentu ada pertimbangan dari sejumlah faktor yang harus melibatkan pemangku kepentingan terkait. Termasuk mempertimbangkan kondisi dan kemampuan finansial masyarakat,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melansir detikcom, Senin (13/5/2024).

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, penetapan besaran iuran berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, kelas I iurannya Rp150 ribu. Sementara kelas II Rp100 ribu dan kelas III Rp42 ribu per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7 ribu per orang per bulan dari pemerintah, sehingga peserta kelas III hanya membayar Rp35 ribu.

Sementara itu iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan sebesar Rp 42.000 per orang per bulan. Iuran tersebut dibayarkan oleh pemerintah.

(RMN)

Leave a Comment.