Sahkan Publisher Rights, Jokowi Dorong Kerja Sama Adil Antara Perusahaan Pers dan Platform Digital

DELFMRADIO.CO.ID

Presiden Jokowi secara resmi telah menandatangani Peraturan Presiden yang mengatur tanggung jawab platform digital (Perpres Publisher Rights) pada Senin (19/02/2024). Menurut Presiden, Perpres tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan jurnalisme yang berkualitas serta keberlanjutan industri media konvensional di Tanah Air.

Presiden mengatakan, Perpres tersebut sudah melalui proses pertimbangan yang sangat panjang hingga mencapai persetujuan. Hal itu sudah melewati perbedaan pendapat, perbedaan aspirasi, pertimbangan implikasi, hingga dorongan dari berbagai pihak.

“Setelah mulai ada titik kesepemahaman, mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus akhirnya kemarin saya meneken Perpres tersebut,” ungkap Presiden.

Melalui Perpres tersebut, Presiden menyebut bahwa pemerintah ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital. Pemerintah ingin terjadi keadilan serta memastikan keberlanjutan industri media nasional.

“Perlu saya ingatkan juga tentang implementasi Perpres ini. Kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Terutama selama masa transisi implementasi Perpres ini, baik itu perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus mencari solusi dan kebijakan untuk perusahaan pers di dalam negeri. Jokowi telah menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi untuk memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers.

“Ini berkali-kali saya sampaikan, minimal untuk bantalan jangka pendek. Memang ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, perusahaan pers dan kita semua tetap harus memikirkan bagaimana menghadapi transformasi digital ini,” tutur Presiden.

Sedangkan kepada para pembuat konten (content creator) di Tanah Air, Presiden minta agar tidak khawatir dengan adanya Perpres Publisher Rights. Presiden menyebut Perpres tersebut tidak berlaku untuk para pembuat konten.

“Silakan berlanjut kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan platform digital. Silakan lanjut terus karena memang tidak ada masalah,” tandasnya.

Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dan Pers

Perpres ini mendefinisikan layanan platform digital sebagai layanan milik perusahaan platfom digital yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pendistribusian, dan penyajian berita secara digital, serta berinteraksi dengan berita yang berfungsi memperantarai layanan penyajian berita yang tujuannya adalah untuk bisnis. Dengan kata lain, platform seperti Google, Facebook, dan X adalah target dari definisi di atas.

Perusahaan Platform Digital, dalam Pasal 4, memiliki kewajiban untuk mendukung jurnalisme berkualitas dengan:

  • Tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan UU mengenai pers setelah menerima laporan.
  • Membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers.
  • Memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers.
  • Melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.
  • Mendesain algoritas distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi dsb.
  • Bekerja sama dengan perusahaan pers

Bentuk kerja sama antara perusahaan platform digital dan pers bisa tertuang dalam bentuk perjanjian. Bisa berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita juga bentuk-bentuk lainnya sesuai kesepakatan.

“Bagi hasil merupakan pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital yang diproduksi perusahaan pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian,” demikian dikutip dari Perpres.

(RMN)

Leave a Comment.