Ramai Gerakan “All Eyes on Papua” di Sosial Media, Apa Artinya?

DELFMRADIO.CO.ID

Setelah All Eyes on Rafah, kini media sosial ramai lagi dengan seruan All Eyes on Papua. Seruan itu mencuat dalam postingan di berbagai platform, mulai dari Instagram hingga X (sebelumnya Twitter).

Seruan ini adalah bentuk solidaritas masyarakat yang ingin agar pihak-pihak terkait “melihat”teriakan warga Papua dan menyelesaikan konflik secara adil.

Baca juga | Persiapan PON XXI Aceh-Sumut 2024, Menko PMK: Lancar dan Sesuai Target

Dukungan untuk Papua tersebut bermunculan usai pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu dan Moi Sigin mendatangi gedung Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Pusat, Senin (27/5). Kedua suku asal Papua itu mengenakan pakaian khas suku masing-masing dan menggelar doa serta ritual adat di depan gedung MA.

Dalam video yang beredar di medsos, mereka terdengar menyampaikan permohonan agar MA mengeluarkan aturan yang dapat melindungi hutan adat Papua. Pasalnya, ada perusahaan sawit yang mengaku memiliki izin atas lahan adat hendak berbisnis dan itu berpotensi merusak hutan.

“Kami datang menempuh jarak yang jauh, rumit, dan mahal dari Tanah Papua ke Ibu Kota Jakarta, untuk meminta Mahkamah Agung memulihkan hak-hak kami yang terampas. Kami meminta untuk membatalkan izin perusahaan sawit yang kini tengah kami lawan ini,” kata Hendrikus Woro, pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu mengutip laman Greenpeace.

Gugatan Hukum

Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya sama-sama tengah terlibat gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit. Mereka tengah berjuang mempertahankan hutan adat mereka.

Gugatan suku Awyu dan suku Moi saat ini telah sampai di tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Hendrikus Woro menggugat Pemerintah Provinsi Papua, karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk sebuah perusahaan sawit. Perusahaan tersebut mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta, dan berada di hutan adat marga Woro yang merupakan bagian dari suku Awyu.

Selain kasasi perkara tersebut, masyarakat adat Awyu juga tengah mengajukan kasasi atas gugatan sejumlah perusahaan sawit lain yang sudah dan akan mengekspansi bisnisnya ke Boven Digoel.

Tak hanya berdampak bagi masyarakat adat Awyu, rencana operasi perusahaan sawit juga akan berdampak bagi komitmen iklim pemerintah Indonesia. Pasalnya, izin lingkungan untuk perusahaan-perusahaan sawit di Papua berpotensi memicu deforestasi.

Senasib, suku Moi Sigin juga tengah berjuang melawan perusahaan sawit yang akan menggarap 18.160 hektare hutan adat Moi Sigin.

(RMN)

Leave a Comment.