Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, bakal mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia tahun anggaran 2022 mendatang sebesar Rp7,5 miliar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmatsyah Munthe, Kamis (7/10) mengatakan, tambahan perolehan anggaran itu hasil pertemuan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dengan Sekretaris Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim dan jajaran di Jakarta, Rabu (6/10).
“Anggaran tersebut nantinya untuk pusat layanan usaha terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) tahun 2022 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (PEN) dari sektor KUMKM di Kabupaten Dairi,” ujar Rahmatsyah Munthe.
Rahmatsyah menjelaskan, pada pertemuan tersebut, Bupati Eddy dan jajaran Kemenkop UKM membahas pengembangan KUMKM, baik dari sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Pertemuan juga membahas upaya peningkatan daya saing kelembagaan koperasi dan UMKM untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga : UMKM Toba Siap Digital!
Selain peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung. Bupati juga mengusulkan pembangunan pusat layanan usaha terpadu (PLUT-KUMKM). Dalam pertemuan, Kemenkop UKM menyetujui anggaran bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp7,5 milliar dan anggaran peningkatan kapasitas SDM dan lembaga KUMKM sebesar Rp400 juta lebih.
“Dengan adanya tambahan anggaran ini, Bupati berharap Kemenkop UKM bisa dimaksimalkan untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk UMKM di kabupaten Dairi,” pungkasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang…
Musisi perempuan yang terkenal sebagai salah satu ikon pop punk, Avril Lavigne, akan merilis album…
Sejumlah pelanggar lalu lintas, khususnya para pelajar yang menggunakan knalpot brong terjaring razia oleh petugas…
BMKG mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat di kawasan pegunungan Sumatera Utara (Sumut). Hujan lebat ini dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi…
Pemerintah akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan…
Presiden Jokowi meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT),…