Gubernur Kukuhkan TPAKD Kabupaten Toba Secara Virtual

Tak hanya berdampak pada kesehatan, pandemi covid-19 ternyata memberikan dampak pada banyak sektor. Salah satunya ialah sektor ekonomi yang mengakibatkan lemahnya daya beli masyarakat. Mengatasi kondisi ini, pemerintah melakukan upaya untuk memperluas akses keuangan masyarakat, salah satunya dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Di Sumatra Utara (Sumut) sendiri ada 29 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah dikukuhkan pada Selasa, 20 Oktober 2020 termasuk Kabupaten Toba. Pengukuhan  tersebut dilangsungkan secara virtual dan mengikuti panduan protokol kesehatan covid -19 oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Selain Kabupaten Toba, adapun TPAKD lainnya yang dikukuhkan adalah Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padanglawas, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Binjai, Gunungsitoli, Medan, Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Sibolga, dan Tanjungbalai.

“Diharapkan dengan pengukuhan ini, TPAKD bergerak secara konkret, terutama pada masa pandemi ini demi menggerakkan ekonomi rakyat. Untuk maksimalkan potensi wilayah masing-masing,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai pengukuhan.

TPAKD Sumut Terbanyak di Indonesia

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara mengapresiasi pembentukan 29 TPAKD di Sumut. Karena ini merupakan pembentukan TPAKD yang terbanyak di Indonesia.

Dengan pengukuhan hari ini, jumlah TPAKD yang telah terbentuk saat ini adalah 197 TPAKD, yang terdiri dari 32 TPAKD tingkat provinsi dan 165 TPAKD tingkat kabupaten/kota. “TPAKD di Sumut ini merupakan yang terbanyak yang telah membentuk TPAKD,” ujar Tirta.

Kata Tirta, OJK berkomitmen untuk terus memperluas akses keuangan di Indonesia. Namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Perlu sinergi dan kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia maupun industri jasa keuangan. Apalagi OJK sedang melaksanakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 yang diadakan OJK.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan hanya dapat dicapai dengan sinergi dan kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan,” kata Tirta.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut yang juga Sekretaris TPAKD Sumut Ernita Bangun mengatakan, sebelumnya sudah ada 4 TPAKD yang dibentuk di Sumut, yaitu Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Padanglawas Utara.

Ernita juga memaparkan ada program percepatan pembentukan Jamkrida, sinergi program Laku Pandai ‘One Village One Agent’, menuju UMKM Sumut bermartabat, swasembada serta ketahanan pangan, optimalisasi sektor kelautan perikanan dan akselerasi perluasan gerakan Ayo Menabung.

Leave a Comment.