Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut akan meluncurkan platform e-katalog pada 24 Maret 2022 mendatang. Tujuannya, yaitu meningkatkan pembelanjaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi pemerintah pusat dan daerah.

“Tanggal 24 (Maret) nanti kita akan launching e-katalog, di mana e-katalog itu kita akan mewajibkan seluruh daerah untuk belanja melalui E-Katalog dan itu akan berdampak pada pemerataan UMKM, berdampak kepada rakyat,” kata Luhut dalam Kick-off Meeting untuk pertemuan Menteri G20 bidang Ekonomi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada (15/3) lalu.

Platform e-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui program e-katalog tersebut, pemerintah menargetkan bisa mengalokasikan Rp 400 triliun belanja pemerintah kepada UMKM dan industri-industri kecil di dalam negeri.

“Dengan mengalokasikan Rp400 triliun itu kita akan memanfaatkan untuk membelanjakan kepada industri-industri kecil di daerah, di kampung, supaya mereka bisa masuk di katalog daerah, sehingga nanti pengadaan itu pun akan membuat efisiensi dan akan mencegah korupsi, karena dengan demikian tidak perlu lagi tender,” lanjut Luhut.

Fyi, e-katalog tidak hanya memperjualbelikan makanan atau minuman saja, tetapi juga barang lainnya seperti sepeda motor dan mobil buatan dalam negeri. “Jadi semua yang bisa dibuat dalam negeri kita paksa buatan dalam negeri, tentunya dengan secara bertahap berapa tahun ke depan itu akan jalan. Jadi ini juga show case dalam G20. Jadi digitalisasi ini akan membuat Indonesia jauh lebih bagus daripada yang diduga orang,” jelasnya.

Baca juga : Tren Pandemi Menurun, Ini Aturan Baru yang Disiapkan Pemerintah

Adanya e-katalog tersebut, menurut proyeksi pemerintah akan menumbuhkan ekonomi hingga 1,71 persen. Itu dikarenakan adanya e-katalog tersebut akan mampu menciptakan ratusan ribu lapangan kerja.

Terkait pengawasan, ia menekankan pentingnya digitalisasi dalam mendukung program tersebut. Ia juga memastikan akan ada pengawasan dan audit berkala atas pelaksanaan program tersebut dimana nantinya aka nada sanksi yang diatur secara jelas kalau tidak melaksanakan program dimaksud sesuai aturan.

Luhut pun berharap e-katalog bisa dimanfaatkan anak-anak muda Indonesia untuk bisa berkreasi menciptakan sesuatu yang bisa dimasukkan ke platform tersebut. “Jadi balik lagi bahwa kekuatan digital tadi akan mengurangi korupsi karena tidak ada lagi negosiasi, karena semua harga sudah fixed,” jelasnya. (RMN)